Hari Ini DPR Bakal Sahkan Revisi UU Anti-terorisme

Hari Ini DPR Bakal Sahkan Revisi UU Anti-terorisme


loading…

JAKARTA – Revisi Undang-Undang No 15/2003 soal Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bakal disahkan sebagai Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna DPR pada Jumat (25/5/2018). alasannya, revisi Undang-Undang yang dibicarakan semenjak April 2016 lalu telah selesai pada rapat kerja panitia spesial (Pansus) DPR bareng pemerintah pada Kamis 24 Mei 2018 malam.Adapun rapat Pansus revisi UU yang dihelat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 24 Mei 2018 cuma membicarakan definisi mengenai terorisme sekaligus pandangan mini fraksi. Hasilnya, sepuluh Fraksi di DPR dan pemerintah setuju memilih opsi alternatif kedua definisi terorisme.

Sedangkan bunyi definisi mengenai terorisme yang disepakati ialah bahwa terorisme merupakan perbuatan yang mempergunakan aksi anarkis atau ancaman aksi anarkis yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang bisa menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran kepada objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan.

“Kami dari pemerintah dengan suka hati dan menyambut gembira untuk kebersamaan kita supaya Undang-undang bisa tertuntaskan dengan bagus, pemerintah pun menyetujui alternatif kedua,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Insan (Menkumham) Yasonna Laoly.

Selain Yasonna, rapat itu pun dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius serta perwakilan dari Polri dan Kejaksaan Agung.

Temporer itu, Wakil Pansus Revisi Undang-undang Antiterorisme Supiadin Aries Saputra mengungkapkan, tidak sedikit penambahan substansi pengaturan dalam revisi UU soal Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme itu. Berikut penambahannya :

Loading...
loading...

A. Kriminalisasi baru kepada beberapa rumus baru tindak kejahatan terorisme bagai kategori bahan peledak, mengikuti pelatihan angkatan bersenjata atau paramiliter atau latihan lain bagus di dalam negeri maupun luar negeri dengan maksud melaksanakan tindak kejahatan terorisme.

B. Pemberatan sanksi kepada pelaku tindak kejahatan terorisme bagus permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan guna melaksanakan tindak kejahatan terorisme.

C. Perluasan sanksi pidana kepada korporasi yang dikenakan terhadap pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan aktifitas korporasi.

D. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak guna mempunyai paspor dalam jangka waktu tertentu.

E. Keputusan kepada hukum acara pidana bagai penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan guna keperluan penyidik dan penuntut umum serta pemeriksaan berkas perkara tindak kejahatan terorisme oleh penuntut umum.

F. Penjagaan korban tindak kejahatan selaku bentuk tanggung jawab negara.

G. Pencegahan tindak kejahatan terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait setelah dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan BNPT.

Hari Ini DPR Bakal Sahkan Revisi UU Anti-terorisme

Loading...

[Source]

loading...

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

KOLOM KOMENTAR ANDA :