Habiburokhman: Dulu Taufik Korupsi di Bawah Rp 100 Juta, Sekarang Telah Baik

Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman menjelaskan stigma buruk kepada eks koruptor tidak pas. Menurut dia ada eks koruptor yang berubah dan mempertunjukkan prestasi.

Habiburokhman mencontohkan M Taufik, kader partainya yang pernah terjerat Perkara korupsi, tapi Saat ini sanggup berprestasi.

“Pak Taufik itu senior saya. Beliau menilai korupsi cuma kisaran beberapa ratus juta, di bawah Rp 100 juta. Lalu telah selesai menjalani hukuman. sesudah beliau selesai menjalani hukuman, berdirilah Gerindra dan beliau daftar,” kata Habiburokhman di Pos komando Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Pernyataan ini disampaikan Habiburokhman untuk merespon ‘serbuan’ Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto, soal eks koruptor nyaleg dalam debat Calon Presiden. Presiden Jokowi dalam debat menanyakan inkonsistensi sikap Prabowo kepada pemberantasan korupsi sebab menyetujui surat pencalegan beberapa kadernya yang eks koruptor.

“Jadi Taufik yang daftar Gerindra itu bukan Taufik koruptor. Taufik yang telah melewati masa permasyarakatan dan telah jadi orang baik. Kan kita bangga ada produk dari sistem yang orang khilaf berbuat kekhilafan telah jadi baik,” sambung Habiburokhman.

Di Gerindra, jelas Habiburokhman, Taufik menorehkan prestasi lewat program-program sokongan untuk masyarakat seperti ambulans gratis dan memfasilitasi masyarakat yang hendak mempergunakan pelayanan BPJS.

“Luar biasa beliau performanya. Apalagi beliau jadi Wakil Ketua DPRD Jakarta, tanya saja apa yang beliau lakukan. Program ambulans, nolong teman-teman masuk BPJS, banyak sekali program. Sehingga beliau memperoleh suara tinggi dan sokongan tinggi,” ucap Habiburokhman.

Baca juga: Sandiaga Bela Prabowo soal ‘Korupsi Tidak Seberapa’ Calon Legislator Gerindra

Menurut Habiburokhman, Presiden Jokowi (Presiden Jokowi) tidak memahami filsafat lembaga pemasyarakatan. Habiburokhman menerangkan hak politik seorang eks koruptor diatur dalam Pasal 10 KUHP.

“Sebab untuk napi korupsi itu diatur terang bahwa tidak seluruh eks napi korupsi itu dicabut hak politik. Pencabutan hak politik itu diatur dalam Pasal 10 KUHP, pidana tambahan. Lalu Pak jokowi tidak memahami filsafat permasyarakatan yang diatur di Pasal 2 Undang-undang 12 Tahun 1995,” kata Habiburokhman.

“Di mana perbedaan permasyarakatan dan pemenjaraan di masa lalu ialah bagaimana arah mendidik masyarakat binaan supaya menyadari kesalahaannya dan perbaiki diri, tidak mengulangi kejahatannya dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Bahkan mereka beberapa di antaranya memberikan prestasi yang luar biasa,” imbuh dia.

Debat perdana capres-cawapres dihelat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1) kemarin malam. Tema debat yang diangkat ialah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Prabowo tidak menyoal kalau napi eks koruptor kembali maju dalam konstestasi politik.

“Jikalau Perkara itu telah melalui proses, dia telah diganjar dan jika sungguh hukum mengizinkan, jika dia masih dapat dan rakyat menghendaki dia sebab dia mempunyai kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga nggak seberapa, mungkin dia…,” kata Prabowo menjawab pernyataan Presiden Jokowi soal eks napi koruptor yang jadi caleg Gerindra.

sumber: detik.com

Shared by Samsul Anwar

You might like

About the Author: Samsul Anwar

KOLOM KOMENTAR ANDA :

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.