Gerakan #2019GantiPresiden Ancam Persatuan, Wajib Dihentikan

Ancam Persatuan, Gerakan #2019GantiPresiden Harus Dihentikan

Gerakan #2019GantiPresiden Ancam Persatuan, Wajib Dihentikan

Pilpres 2019 – Sudah saatnya Gerakan #2019GantiPresiden dihentikan atau tidak dikampanyekan lagi untuk mencegah ditunggangi oleh kubu tertentu. Hal itu sebab telah ada tanda pagar (tagar) baru #2019PrabowoPresiden yang dideklarasikan oleh para penyokong pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Bandar Lampung, Jumat Minggu lalu.

“Gerakan #2019GantiPresiden bersifat multitafsir, walaupun sah menurut konstitusi selaku bentuk penyaluran aspirasi dan kebebasan berpendapat. Dengan mengganti jadi #2019PrabowoPresiden atau #2019DukungPrabowo, selain lebih elegan, juga tidak lagi multitafsir,” kata Dekan FISIP Universitas Mathla’ul Anwar Banten, Said Ariyan, Minggu (9/9).

Menurut Said, kemungkinan terjadinya gesekan di tingkat akar rumput amat besar kalau gerakan #2019GantiPresiden dibiarkan terus menggelinding. Perselisihan yang terjadi di antara kelompok penyokong ke-2 pasangan akan capres-cawapres tidak lagi berlangsung sebatas adu argumen. Melainkan, telah menjurus ke tindakan yang berkemungkinan menabrak hukum.

Said Ariyan mengamini pandangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyebut gerakan #2019GantiPresiden wajib diperjelas konteksnya. Ialah, apa sejatinya yang ingin diganti.

Said menjelaskan, realitas waktu ini cuma ada 2 paslon capres-cawapres yang akan berkompetisi dalam hajatan Pemilihan presiden 2019. Untuk menjaga persatuan di tengah warga yang cenderung makin memanas menjelang Pemilihan presiden, Said mengusulkan supaya seluruh pihak menahan diri dengan tidak melaksanakan aktifitas yang bisa memancing emosi.

“Apalagi jikalau aktifitas itu sampai ditunggangi kubu tertentu untuk menggulirkan wacana makar, maka hal ini telah terang menabrak hukum dan wajib dihentikan,” ucap Said.

Ia Memperingatkan, pemerintah telah menutup rapat tiap-tiap keinginan untuk mengganti sistem pemerintahan, seperti dikerjakan HTI maupun PKI pada masa lalu.

Loading...
loading...

“Artinya, telah tidak boleh hidup dan berkembang lagi. Jika masih ada upaya-upaya mengganti sistem pemerintahan atau lembaga kepresidenan, artinya makar,” tegasnya.

Lebih jauh, Said Ariyan mengajak seluruh pihak, baik penyokong Joko Widodo maupun Prabowo untuk berpikir bagaimana meneruskan kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah berjalan baik waktu ini.

“Negara ini wajib tetap berjalan, siapa pun nanti presiden yang terpilih. Sehingga, pihak-pihak yang akan merusak keutuhan negara wajib ditindak tegas,” ujarnya.

Ganti Presiden Bisa Dilakukan Melalui Pemilu

Sementara itu, ahli hukum tata negara Refly Harun kembali menekankan pendapatnya bahwa gerakan #2019GantiPresiden mesti dilihat dari perspektif konstitusi. “Dalam perspektif konstitusi, gerakan #2019GantiPresiden dengan sedemikian wajib dikaitkan dengan Pemilihan Umum,” katanya.

Pada waktu #2019GantiPresiden dikaitkan dengan Pemilihan Umum, maka akan tampak bahwa gerakan tersebut belum waktunya dihelat. Karena, sekalipun waktu ini telah masuk tahapan Pemilihan Umum, tetapi belum masuk masa kampanye.

“Jika telah masuk tahapan kampanye per 23 September nanti, gerakan #2019GantiPresiden boleh diusung tetapi cuma oleh paslon dan tim kampanye, baik di pusat maupun daerah,” kata Refly.

Itu sebabnya, kalau dikaitkan dengan Pemilihan Umum, maka tindakan kampanye yang belum waktunya melalui gerakan #2019GantiPresiden itu dapat dikategorikan inkonstitusional. meskipun sedemikian, Refly tidak sama pendapat gerakan tersebut dinilai makar, sebab cuma berisi kampanye politik.

“Inkonstitusional itu perbuatan di luar koridor konstitusi. Pada koridor konstitusi, pergantian presiden cuma bisa dikerjakan melalui Pemilihan Umum atau lewat pemakzulan (impeachment). Tidak ada cara yang lain,” tegasnya. [ARN]

Loading...


Source by Samsul Anwar

loading...

You might like

About the Author: Samsul Anwar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *