Fiqih Siyasah yang Amat Dinamis

Fiqih Siyasah yang Sangat Dinamis

Fiqih Siyasah yang Amat Dinamis


Nabi Muhammad nggak menuding langsung siapa selaku pengganti beliau selaku kepala negara. Urusan penting semacam ini diberikan pada musyawarah ummat. Begitu juga mengenai sistem pemerintahannya maupun aturan tata negara dan administrasi negara seluruh diberikan pada kesepakatan ummat.

Bahkan jika kita mau jujur, nggak ada satupun ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi yang secara tegas memerintahkan untuk mendirikan negara Islam. Yang ada ialah kewajiban mengikuti ulil amri: tapi bagaimana memilih, siapa yang dipilih, berapa lama ia berkuasa, apa bentuk kekuasaannya, dan bagaimana bentuk negara atau pemerintahannya, al-Qur’an nggak mengaturnya secara rinci.

Yang ada dalam literatur fiqh siyasah klasik ialah tarikhul muluk was salatin atau sejarah raja-raja dan sultan, dimana lalu para ulama seperti Imam al-Mawardi merangkai serpihan sejarah dan petunjuk umum Nash jadi doktrin fiqih siyasah.

Khilafah Usmani di Turki ialah kekhilafahan terakhir dalam Islam. Waktu itu, seluruh penguasa di komunitas Islam memperoleh “stempel” pengesyahan dari Turki. Jadi, seperti “Federasi” dengan negara-negara kecil dan Turki selaku pusatnya. Negara-negara kecil itu sering di-supply oleh Turki baik dari sudut ekonomi maupun angkatan bersenjata. Lambat laun Turki “kedodoran” wajib mengurusi seluruh itu, apalagi beberapa negara-negara kecil itu juga sedang berperang dengan negara barat yg ingin menjajah mereka. Turki nggak mungkin mengurusi seluruh problem itu.

Dalam keadaan seperti ini, pada tahun 1924 Mustafa Kemal berpidato: “Saya wajib akui bahwa dalam keadaan seperti ini, kalau mereka mengangkat saya selaku Khalifah, saya akan langsung berhenti….mereka yang menyokong Khilafah universal sejauh ini menolak untuk memberikan dukungan ke Turki. kemudian apa yang mereka harapkan? Masak Turki sendirian yang menanggung beban ini!“.

Tatkala Khilafah Usmani dibubarkan, para ulama di pelosok negeri terkejut dan mengkritik keras Mustafa Kemal habis-habisan. Mereka menuduh Kemal dipengaruhi negara barat, Kemal telah murtad, dan seterusnya. Akan tetapi kitapun bertanya-tanya: kenapa nggak ada pemimpin di negara Islam lainnya yang lalu mengambil alih tanggungjawab ke-khilafah-an tersebut? Kenapa pemimpin Islam lainnya cuma mengkritik keras dan nggak ada yang mengambil alih ke-khilafah-an itu?

Pertama, mereka sadar bahwa mengurus negeri mereka saja, mereka telah setengah mati kepayahan. Masak mau ngurusin orang lain. Pada tahun 1924 itu ekonomi dunia juga belum sebaik sekarang. Teknologi dan transportasi belum secanggih sekarang. Komunikasi antar negara-negara Islam masih menggunakan jalur tradisional. Indonesia pun belum merdeka waktu itu. Nahdlatul Ulama baru berdiri dua tahun sesudah khilafah bubar.

Kedua, para ulama Mesir berinisiatif membikin semacam Muktamar Dunia Islam tahun 1926 Sebagian ingin supaya Raja Fuad (Mesir) dipilih jadi khalifah. Akan tetapi Fuad menolak pencalonannya itu. Raja Husain dari Yordania lalu menyampaikan telegram yg mengumumkan dirinya selaku khalifah, dan ia nggak mau mengakui orang lain selaku khalifah.

Syaukat Ali, seorang ulama besar India, mecatat bahwa ia tetap mengakui bahwa Sultan Abdul Majid (khalifah yang dibubarkan oleh Kemal) selaku khalifah yang sah. Tentu saja ulama lain dan penguasa negeri lain menolak pengakuan Raja Husain dan Syaukat Ali tersebut. Muktamar akhirnya gagal mencapai kata setuju dan Syaikh adh-Dhawahiri membubarkan acara tersebut. Dan layar pun tertutup menutup episode khilafah ini.

Untuk itu, walaupun dalam teori fiqh siyasah klasik seorang khalifah dapat dibai’at oleh 5 orang saja, dalam kenyataannya sulit sekali jadi khalifah waktu ini, dalam arti jadi pemimpin seluruh negara Islam. Beban ekonomi yang wajib ditanggung begitu besar. Belum lagi, beranekaragam mazhab, kepentingan, organisasi, partai dalam tubuh ummat Islam yg menghalangi itu seluruh. Jadi, sebelum terburu-buru menyalahkan politik barat yang konon ingin menghancur-leburkan Islam, kita introspeksi
saja keadaan ummat kita sendiri.

Bagaimana soal keadaan ummat pasca-khilafah? Yang ada sekarang ialah negara-negara Islam yang dilandasi oleh nasionalisme Islam (Qaumiyah Islamiyah), yaitu negara nasional di mana Islam dijadikan selaku agama resmi. Saudi Arabia, Mesir dan Pakistan misalnya, ialah negara nasional yang menjadikan Islam selaku agama resminya. Kenyataan sedemikian ini (adanya beberapa negara nasional Islam, ad-Duwal al-Islamiyah al-Qaumiyah) membawa kita ke dinamika Fiqih Siyasah yang amat dinamis.

Bentuk Kerajaan yang dipakai Saudi Arabia, tak sama dengan sistem yang dianut di Pakistan. Malaysia yang menganut sistem parlementer dengan Perdana Menteri tak sama dengan Indonesia yang menganut sistem presidensil yang dipimpin oleh presiden. Beda sistem, tentu beda pula cara memilih pemimpinnya. Walhasil Konstitusi dalam negara-negara Islam juga berbeda-beda isinya. Seluruh memilih bentuk kenegaraan yang paling maslahat untuk masyarakat negaranya.

Di sini terjadi ketimpangan antara literatur fiqih siyasah klasik dengan perkembangan negara modern di dunia Islam. Literatur klasik masih bicara hal-hal seperti darul Islam, darul harbi, kafir dhimmi, kafir harbi, ba’iat, dan seterusnya padahal konsep khilafah sudah berganti jadi negara-bangsa, kategori kafir dhimmi berganti konsep kewarganegaraan, dan konsep ba’iat telah diperluas dalam sistem pemilu yang berbeda-beda antara satu negara dengan lainnya.

Beberapa yang alpa bahwa pada jaman dinasti umayyah dan abbasiyah itu nggak ada sistem pemilu seperti sekarang. Yang ada sistem kekeluargaan turun temurun mirip Saudi Arabia. Itu konteksnya para ulama membicarakan pengangkatan mereka yang nggak kompeten atau nggak patuh (fasiq) selaku khalifah. Ya sebab kadung telah diangkat maka ulama bilang gak apa-apa lah daripada gak ada pemimpin. Yang penting jangan ada pemberontakan pada pemimpin yang telah diangkat secara sah.

Ini tentu nggak cocok jika dikaitkan ke jaman sekarang: biar saja gak kompeten, gak patuh asalkan dia muslim ya kita terima saja selaku pemimpin. Sekarang ada sistem pemilu dimana rakyat punya pilihan ya tentu saja beda konteksnya. Pemimpin sekarang bukan ditunjuk atas dasar nasab seperti jaman khilafah abbasiyah tapi dipilih langsung oleh rakyat. Rakyat berhak memperoleh yang terbaik.

Pemisahan kekuasaan juga telah terjadi, jika dulu Khalifah jadi pusat kekuasaan, sekarang kekuasaan telah dipecah jadi eksekutif, yudikatif dan legislatif. Ada mekanisme checks and balances di antara ketiga lembaga pemerintahan. Begitu juga masa jabatan pemimpin dibatasi di sejumlah negara serta presiden pun dapat di-impeach –sesuatu yang nggak ada presedennya di masa khilafah.

Inilah potret situasi ummat waktu ini. Telah selayaknya teks literatur fiqih siyasah diperbarui dan diupdate sesuai perkembangan zaman supaya kita nggak kebingungan menjawab berbagai persoalan kenegaraan waktu ini dengan mereferensi pada literatur klasik yang dipengaruhi oleh situasi tempo doeloe.

Mari kita ambil literatur lama yang masih relevan dengan keadaan sekarang dan mecatat literatur baru yang lebih pas dengan keadaan politik ummat waktu ini. Maka kita akan lebih dinamis menjawab persoalan seperti syarat kepemimpinan, metode pemilihan, wewenang pemerintah, dan lainnya nggak semata-mata mereferensi pada literatur fiqih siyasah klasik tetapi juga pada literatur modern mengenai hal Konstitusi dan Sistem Pemerintahan.

Inilah sebabnya Nahdlatul Ulama menganggap NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) selaku bentuk final. Nggak perlu ada usaha mengganti NKRI jadi darul Islam atau sistem khilafah. Inilah ijtihad modern para ulama NU yang luar biasa.

Selengkapnya, klik di sini

Source by Ahmad Naufal

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

KOMENTAR: Jika ada artikel yang salah, dll, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih.