Fatwa Itu Tidak Penting Dikawal

Fatwa Itu Tak Perlu Dikawal

Fatwa Itu Tidak Penting Dikawal

Sebetulnya untuk apa sih “gerakan pengawal fatwa” itu? Fatwa itu tidak Penting dikawal dan tidak memerlukan pengawalan. Jikalau bocah kecil itu baru Penting dikawal jika tengah main di tempat umum supaya aman dan tidak dicuri orang yang suka “menjualbelikan” anak. Orang tua yang telah tua juga Penting dikawal jika naik haji atau umroh supaya tidak nyasar di Makah. Pacar mungkin juga Penting supaya tidak “nyelonong” di pengkolan. Namun jika fatwa, buat apa dikawal? Kecuali jika “Mbah Fatwa” itu mungkin baru dapat dikawal.

Fatwa itu cuma sebuah “pandangan”, tepatnya pandangan mengenai hal problem sosial-politik-keagamaan yang didasarkan pada sejumlah penafsiran dan pemahaman atas teks-teks keislaman tertentu. Biasanya ulama, fuqaha, hakim, atau “mufti” yang mengeluarkan “fatwa” ini. Fatwa ini dapat dikeluarkan oleh individu yang mempunyai kualifiaksi selaku “mufti” (atau pemberi fatwa), kubu ulama, atau lembaga dan ormas keislaman.

Sebab sebuah pandangan, maka fatwa itu beraneka ragam. Semenjak zaman bahula telah begitu. Problem atau isu yang sama dapat menghasilkan keputusan hukum dan fatwa yang tak sama. Itu biasa saja. Seluruh tergantung pada sejauh mana penafsiran dan pemahaman atas teks-teks dan diskursus keislaman, kitab-kitab apa yang dipakai selaku pedoman atau landasan berfatwa, metodologi apa yang dipakai untuk menggali hukum Islam, kategori ormas atau aliran apa yang mengeluarkan fatwa, termasuk kepentingan-kepentingan non-agama apa yang ada pada pembuat fatwa, dlsb. Itu belum termasuk pandangan ulama klasik mana yang dijadikan selaku rujukan, pedoman dan penyokong fatwa. Tiap-tiap ulama masa Saat ini punya ulama pavorit di masa lalu yang warna-warni.

Loading...
loading...
Seluruh back-ground itu akan mempengaruhi produk fatwa. Dulu, pada masa Pak Harto, juga ada bermacam-macam fatwa, baik yang dikeluarkan oleh MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam lain. Misalnya, fatwa mengenai hal status ber-KB (Famili Berencana) yang dulu sempat jadi heboh bertahun-tahun dan sempat jadi bahan kampanye politik menjelang Pemilihan Umum: ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, ada yang membolehkan dengan syarat. Lantas mengenai hal “fatwa rokok”: ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Tergantung “fatwa pesanan” siapa he he. Sangking fleksibelnya problem “dunia fatwa” ini sampai-sampai ada kelakar: mau minta “fatwa halal” atau “fatwa haram”? Sebab sungguh seluruh dapat dicarikan dalil, dasar, dan argumentasinya.

Namun yang namanya “fatwa” itu tidak mengikat. Dengan kata lain, ummat Islam bebas-merdeka mau ikut fatwa itu atau tidak. Salah besar, besar sekali, kalau ada yang menganggap fatwa itu wajib ditaati dan diikuti. Anda mau ikut si fatwa itu juga silakan, nggak juga silakan. Silakan Anda cerna sendiri secara baik-baik dan mendalam, mana kira-kira fatwa yang lebih berguna untuk Anda dan warga beberapa. Mau dipraktekkan secara pribadi juga silakan saja.

Nah, jika ada yang ngotot menggerakkan dan memobilisasi massa untuk mengawal dan menyokong fatwa ini atau itu, itu namanya “dagelan politik” yang dibungkus dengan “baju agama” atau “sinetron politik beraura agama” he he. Cuma orang-orang yang “lebay-njeblay” yang ngotot mau mengawal sebuah fatwa, apalagi mengawal pandangan yang bukan fatwa, lebih “njeblay” lagi.

Jabal Dhahran, Arabia

Loading...

Source by Ahmad Naufal

loading...

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

KOLOM KOMENTAR ANDA :