Enggak Etis! Ketua MPR Gunakan Lembaga MPR untuk Kritik Joko Widodo

Tak Etis! Ketua MPR Gunakan Lembaga MPR untuk Kritik Jokowi

Enggak Etis! Ketua MPR Gunakan Lembaga MPR untuk Kritik Joko Widodo

JAKARTA – Ketua MPR Zulkifli Hasan mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi waktu menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR 2018. Anggota Fraksi Golkar M Misbakhun menilai hal tersebut ndak etis.

“Saya menjelaskan pidato Ketua MPR ndak etis diucapkan dalam sebuah pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus. Sebab dia mempergunakan terminologi-terminologi kampanye, terminologi-terminologi yang dipakai untuk mengkritik pemerintah yang ndak sepantasnya itu dipakai,” ujar Misbakhun di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Dia mengingatkan pemerintah telah memberikan penjelasan-penjelasan memadai kepada masalah-masalah yang dihadapi Indonesia. Misbakhun menyebut semestinya MPR memahami hal itu.

“Mesti ada kebesaran hati selaku ketua lembaga MPR jangan gunakan lembaga MPR dan Peluang Emas pidato kenegaraan seperti ini, acara kenegaraan ini, untuk membikin memasukkan materi-materi kampanye yang ndak perlu,” ujarnya.

Misbakhun juga menilai pidato Zulkifli berhubungan dengan Pemilihan presiden 2019. Zulkifli selaku Ketum PAN seakan mempertunjukkan dirinya sekarang oposan. Pada Pemilihan presiden 2019, PAN ndak lagi menyokong Joko Widodo dan berbalik mengusung rivalnya, ialah Prabowo Subianto.

“Ini terang sekali mempertunjukkan bahwa selaku ketua lembaga negara, walau dia selaku Ketum PAN yang ndak pada posisi satu gabungan dengan presiden, tapi itu ndak sepantasnya masuk jadi materi pidato,” kata Misbakhun.

Loading...
loading...

“Silakan berkampanye walau masanya belum waktunya, tetapi jangan mempergunakan Peluang Emas pidato kenegaraan di acara kenegaraan untuk itu. Dan ini mempertunjukkan kualitas kenegarawanan ketua MPR yang ndak dalam sebuah level yang memadai,” sambungnya.

sebelum ini dikabarkan, Zulkifli Hasan melempar kritik kpd pemerintahan Joko Widodo waktu memberikan pidato di Sidang Tahunan MPR. Dia mengkritik sejumlah hal, termasuk soal utang negara.

“Yang perlu dicermati ialah hitungan total beban utang pemerintah yang mencapai ndak kurang dari Rp 400 T pada 2018. Hitungan total ini setara dengan 7 kali biaya yang diberikan ke desa-desa atau 6 kali dari anggaran kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Ini telah di luar kewajaran dan kesanggupan negara untuk membayar,” ungkap Zulkifli. [ARN]


Source by Samsul Anwar

loading...

You might like

About the Author: Samsul Anwar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *