DPR Kirim Surat menuju Pemerintah Terkait Revisi UU Antiterorisme

DPR Kirim Surat menuju Pemerintah Terkait Revisi UU Antiterorisme


loading…

JAKARTA – Revisi Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 Soal Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah disahkan sebagai UU melalui rapat paripurna DPR tadi. Seterusnya, pimpinan DPR bakal menyampaikan surat menuju pemerintah soal hasil rapat paripurna itu.Ketua DPR Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa dengan disahkannya UU itu, maka bola sekarang ada di tangan pemerintah.

“Hari ini pun kami bakal upayakan menyampaikan surat hasil rapat ini menuju pemerintah supaya cepat di UU kan,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Sehingga, kata lelaki yang akrab dipanggil Bamsoet ini, menuju depan kalau ada apa-apa lagi, DPR bukan lagi dijadikan kambing hitam.

“Sekarang kita meminta pemerintah demi melakukan amanat UU ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang telah kita putuskan bersama-sama,” katanya.

pemain politik Partai Golkar ini menambahkan, setidaknya ada lima hal baru dalam revisi UU itu. “Selain soal korban yang kita berikan kompensasi atau penjagaan pun soal kelembagaan pun pelibatan TNI,” pungkasnya.

Diketahui, revisi UU yang dibicarakan semenjak April 2016 lalu telah selesai pada rapat kerja panitia spesial (Pansus) DPR bersama-sama pemerintah pada Kamis 24 Mei 2018 malam.

Loading...
loading...

Adapun rapat Pansus revisi UU yang dihelat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 24 Mei 2018 cuma membicarakan definisi mengenai terorisme sekaligus pandangan mini fraksi.

Hasilnya, sepuluh Fraksi di DPR dan pemerintah setuju memilih opsi alternatif kedua definisi terorisme. Sedangkan bunyi definisi mengenai terorisme yang disepakati ialah bahwa terorisme merupakan perbuatan yang mempergunakan aksi anarkis atau ancaman aksi anarkis yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang bisa menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran kepada objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan.

(maf)

DPR Kirim Surat menuju Pemerintah Terkait Revisi UU Antiterorisme

Loading...

[Source]

loading...

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

KOLOM KOMENTAR ANDA :