Divestasi Saham Freeport untuk Siapa?

Divestasi Saham Freeport untuk Siapa?

Hari Kamis 12 Juli 2018 sebagai hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. sesudah melalui perjuangan panjang akhirnya Indonesia sukses menguasai 51,2 % saham Freeport. Selama ini, Indonesia cuma mempunyai 9,36% saham.

Pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Alumunium ( INALUM) melaksanakan penandatanganan Pokok-pokok Perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham Freefort McMoran Inc (FCX) dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke INALUM.

Dengan penandatanganan ini, selain kita mampu mempunyai kedaulatan dalam pengelolaan tambang di negeri sendiri, Indonesia juga akan memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dari pajak dan royalty. Cadangan emas, tembaga dan perak milik Freeport ialah yang terbesar di dunia. Indonesia diperkirakan mampu memperoleh miliaran dollar dengan perjanjian baru ini.

Tetapi, Nggak selamanya niat baik pemerintah memperoleh respons baik. perdebatan tidak sedikit muncul terkait divestasi saham ini. Tidak sedikit hal yang perlu diketahui supaya masarakat Nggak terjebak pada kabar buruk yang muncul baik melalui media cetak maupun media sosial.

Berikut 3 hal terkait Freeport yang patut diketahui masarakat.

1. Apa itu Head of Agreement? Sebagaimana diketahui, pada Agustus 2017 lalu, pemerintah dengan Freeport-McMoran sudah melaksanakan kesepakatan untuk pembahasan PTFI melalui empat kesepakatan yang wajib diselesaikan secara bersamaan.

Bagian kesepakatan di antaranya ialah divestasi saham PTFI sebesar 51%. Head of Agreement (HoA) yang ditandatangani pada tanggal 12 Juli 2018 merupakan dasar kesepakatan untuk divestasi saham PTFI sebesar 51% yang berisi soal struktur transaksi divestasi dan nilai transaksi divestasi. Kesepakatan terkait struktur transaksi dan nilai transaksi ini merupakan tahapan penting dalam tahapan penyelesaian seluruh kesepakatan terkait PTFI.

Pemerintah akan membeli saham seusai seluruhnya dokumentasi dan perjanjian selesai dan Nggak bermasalah. Dengan target selesai selama selama 2 (dua) bulan, akan dibicarakan pula rincian perjanjian dan penyelesaian 3 kesepakatan lainnya yaitu Perubahan landasan hukum dari Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Spesial (IUPK), keputusan kewajiban pendirian smelter dan disepakatinya bentuk stabilitas penerimaan negara.

2. Kenapa membeli saham Rio Tinto ? Pertanyaan terkait pembelian saham Rio Tinto ini muncul sebab tidak sedikit masarakat yang Nggak mengetahui adanya perjanjian kerja sama yang telah dikerjakan antara PTFI dengan Rio Tinto. Kesepakatan dengan Rio Tinto ini sudah disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi ketika pemerintahan Presiden Soeharto di tahun 1996.

Untuk dapat meningkatkan kapasitas produksinya, pada tahun 1996 PTFI melaksanakan perjanjian dengan Rio Tinto melalui pinjaman biaya yang disebut dengan Participating Interest.

Loading...
loading...
divestasi saham Freeport

Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa sampai tahun 2022 Rio Tinto akan memperoleh 40 % dikurangi nilai hitungan total produksi tertentu yang telah disepakati dan seusai tahun 2022 akan memperoleh 40 % dari total produksi.

Kalau Participating Interest Rio Tinto ini Nggak diselesaikan maka pendapatan negara dari dividen akan berkurang sebab Rio Tinto akan memperoleh 40% hak dari produksi dari 2021 sampai dengan 2041.

Kepemilikan 51% oleh pemerintah dikerjakan dengan membeli Participating Interest dari Rio Tinto yang akan langsung dikonversi sebagai 40% saham PTFI.

3. Kenapa Nggak menanti habis kontrak sampai 2021 saja? Pemikiran ini yang paling tidak sedikit muncul di masarakat.

Seakan-olah, dengan berakhirnya Kontrak Karya II yang berakhir di 2021, maka seluruhnya aset dan hasil produksi akan sebagai milik Indonesia. Ada dua hal penting terkait hal ini. Yang pertama ialah soal kepemilikan di tahun 2021.

Sesuai dengan Kontrak Karya II yang ditandatangani pemerintah era Soeharto di tahun 1991, apabila kontrak sudah berakhir, maka seluruhnya asset PTFI akan dijual ke Pemerintah minimal sama dengan harga pasar atau harga buku. Dengan kata lain, pemerintah wajib membeli seluruh aset perusahaan PTFI. anggapan tahun 2017 PTFI berdasarkan nilai buku asset ialah kisaran US$ 6 Miliar atau setara Rp 86 Triliun.

Jadi kalaupun menanti 2021, pemerintah Nggak menerima secara gratis. Yang kedua, juga disebutkan dalam perjanjian Kontrak Karya II, ketika kontrak akan berakhir di tahun 2021, Freeport berhak mengusulkan perpanjangan dua kali 10 tahun (2041).

Dan disebutkan juga dalam perjanjian bahwa Pemerintah Nggak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara “Nggak wajar”. Tanpa alasan yang kuat untuk memutus kontrak, maka Freeport akan membawa kasus ini peradilan perselisihan atau arbitrase internasional.

Bila ini terjadi, maka akan melalui proses yang panjang, minimal dua tahun. Selama proses arbitrase ini berlangsung, aktifitas operasional Freeport akan berhenti yang akan berdampak pada perekonomian di Kabupaten Mimika. Denyut ekonomi di kabupaten tersebut selama ini amat tergantung pada aktifitas operasional Freeport.

3 pertanyaan utama tersebut yang tidak sedikit diperbincangkan di masarakat maupun media sosial. Pemerintah Indonesia tentu saja Nggak akan gegabah dalam mengambil persetujuan dalam perjanjian baru ini. Seluruhnya dikerjakan semata-mata untuk kepentingan bangsa Indonesia selaku pemilik utama. Seluruhnya untuk Indonesia. (Nufransa Wira Sakti, Kompas)

Loading...

Source by Hakim Abdul

loading...

You might like

About the Author: Hakim Abdul

KOLOM KOMENTAR ANDA :