DISKUSI MENJADIKAN PKS PARTAI TERLARANG

Para sarjana hukum tata negara dan pemerhati problem politik berdiskusi untuk mewujudkan langkah-langkah menjadikan PKS partai terlarang sampai wajib dibubarkan….

 

Islam-Institute, BANDUNG – Ada dialog menarik antara saya (penulis) dengan sahabat-sahabat senior Alumni Jerman di Group Whats App soal keinginan saya untuk menjadikan PKS selaku Partai Terlarang sampai wajib dibubarkan. Dalam tulisan saya sebelumnya saya menghimbau pada Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi (Joko Widodo), supaya bersedia mengeluarkan keputusan prihal pelarangan partai tsb., entah itu bentuknya Perpu atau Dekrit Presiden. Akan tetapi meski pada dasarnya sahabat-sahabat saya tak berlebihan keberatan kepada gagasan saya itu, mereka mengusulkan keberatan apabila yang mengeluarkan keputusan pelarangan atau pembubaran partai tsb. (selain itu ada juga ormas dan partai seperti FPI dan HTI) ialah Presiden Joko Widodo. Bagi sahabat-sahabat saya itu, semestinya bukanlah Lembaga Eksekutif, melainkan lembaga Yudikatif dalam hal ini Mahkamah Konstitusilah yang semestinya berhak mengeluarkan keputusan pelarangan atau pembubarannya.

Argumentasi sahabat-sahabat saya tsb., ialah didasari dengan spirit yang baik untuk menegakkan Negara Hukum (Rechtstaat) dan bukan Negara Kekuasaan (Machtstaat), karena menurut dia apabila Eksekutif (Presiden) yang membubarkannya, itu artinya Indonesia akan jatuh tergelincir pada negara otoriter, dimana Presidennya akan dituduh selaku diktator yang berkuasa secara absolut. Pembaca yang budiman, sepintas kalau kita renungkan jalan pikiran sahabat-sahabat senior saya ini memang terdengar bijak, arif dan terkesan amat berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Dan memang sesungguhnya demikianlah keadaannya yang saya ketahui, bahwa sahabat-sahabat senior saya itu ialah orang-orang yang arif dan bijak. Akan tetapi dalam persoalan ini tiba-tiba saya teringat dengan apa yang dulu sering saya dan dosen-dosen saya semasa masih kuliah di Hukum Tata Negara perbincangkan, yang intinya ialah sebuah ironi bahwa “Orang Hukum” paling susah diajak Revolusi. Ada beberapa ranjau-ranjau hukum yang wajib dilalui, sampai Orang Hukum atau Sarjana Hukum seringkali memilih jalan pasrah pada kondisi, yang artinya senantiasa mencoba berdamai dengan Status Quo. Ironi yang terakhir inilah yang lalu menjadikan diri saya mengambil keputusan untuk senantiasa berusaha keluar dari lingkaran stagnasi itu, ialah dengan seringnya saya melaksanakan gerakan-gerakan ekstra konstitusional dalam usaha terciptanya Rasa Keadilan Hukum yang berpihak pada Rakyat selaku pemilik sah dari Kedaulatan Negara. Sebab bagi saya tak seluruh persoalan hukum di negeri ini dapat diselesaikan dengan cara-cara Konstitusional.

Apa itu yang saya (penulis) maksud dari Ekstra Konstitusional? Ekstra Konstitusional yang saya maksudkan ialah usaha perjuangan hukum yang tak didasarkan pada peraturan yang telah ada sebelumnya. Ekstra Konstitusional ialah adanya loncatan logika hukum untuk keluar dari aturan kelembagaan akan tetapi tetap sah dalam perspektif Hukum Tata Negara. Ini artinya kita wajib mulai berpikir, bergerak dan melaksanakan usaha hukum lain selain yang sifatnya Konstitusional, dengan tanpa wajib melabrak Konstitusi atau yang biasa dikenal dengan istilah gerakan Inkonstitusional.

Pembaca yang budiman, berulang-ulang kali saya katakan, ialah sebuah kesia-siaan apabila kita berpikir dan berusaha melaksanakan pelarangan atau pembubaran Partai dan Ormas-Ormas bermasalah dengan mempergunakan pendekatan yuridis formal dalam hal ini mengacu pada Hukum Positif Indonesia. Sedangkan kita tahu, di pihak Partai dan Ormas-Ormas yang kita persoalkan itu semuanya memanfaatkan celah-celah hukum kita untuk memuluskan aksinya. Mereka sesungguhnya inkonstitusional, tetapi mereka sanggup menyiasati hukum dengan kecerdikannya, sampai Pemerintah dan kita seperti kecolongan. Misalnya, PKS yang sesungguhnya Anti Pancasila, Anti NKRI (sebab ingin mendirikan Negara Khilafah), sudah memasukkan Pancasila selaku Asas Partainya di dalam AD/ART atau Platform partainya. Apakah dengan pemalsuan asas atau ideologi ini Pemerintah lalu tak punya kuasa untuk mencegah keberadaan partainya? Kalau Pemerintah masih mempergunakan pendekatan yuridis formal, maka telah saya pastikan sampai kiamatpun Pemerintah tak akan pernah dapat membubarkan Partai dan Ormas-Ormas bermasalah.

Para analis politik dan hukum misalnya, waktu merespon penggeladahan oleh KPK di Gedung Parlemen yang melibatkan Brimob bersenjata lengkap kepada anggota DPR RI dari Partai PKS (Yudi Widiana Adia) yang dinilai melaksanakan tindak korupsi beberapa waktu lalu, mereka mencemooh KPK sebab dianggapnya telah bertindak jauh dari koridor hukum. Bayangkan bagaimana sanggup KPK yang ingin meringkus penjahat malah dicemooh, sedangkan penjahatnya sendiri malah tak lagi dipersoalkan, logika hukum seperti apa ini? Dimana letak keadilannya? Inilah contoh, bahwa kalau kita tetap mempergunakan kacamata kuda untuk senantiasa wajib berhadapan dengan para bedebah dengan pijakan yuridis formal yang mengacu pada Hukum Positif, dalam hal ini biasa dimaknai dengan tindakan Konstitusional, maka selamanya kita akan kalah cepat dengan para penjahat. Olehnya, beranilah mulai waktu ini, kita keluar dari zona tsb. dengan melaksanakan lompatan-lompatan logika hukum berupa Gerakan Ekstra Konstitusional. Sebab cuma dengan Gerakan Ekstra Konstitusionallah para Bedebah Negara yang bersembunyi dibalik Gerakan Konstitusionalnya dapat diatasi dan dibersihkan.

Loading...
loading...

Gerakan Ekstra Konstitusional bukanlah Gerakan Inkonstitusional, Gerakan Ekstra Konstitusional ialah gerakan yang masih menjadikan Konstitusi selaku haluan berketata-negaraan, sampai kita tidak dapat disebut melaksanakan Tindakan Melawan Hukum. Perbedaan utama antara Ekstra Konstitusional dan Konstitusional cuma terletak pada kesepakatan mengenai Negara Dalam Kondisi Bahaya/Darurat atau Nggak Dalam Kondisi Bahaya/Darurat. Kalau Negara Dalam Kondisi Bahaya/Darurat, maka aturan hukum sanggup berubah. Hal ini ternyata tak cuma berlaku dan dikenal dalam Sistem Ketata Negaraan kita (HTN Indonesia), akan tetapi juga dikenal dan berlaku dalam Sistem Hukum Islam yang dalam kaidah fiqh Islam disebut: “Adhorurotu Tubihul Mahdhurat”, atau dalam kondisi darurat hukum sanggup berubah.

MENENTUKAN KEADAAN BAHAYA/DARURAT NEGARA

Jadi pertanyaan lalu, siapakah yang berhak menentukan Negara Dalam Kondisi Bahaya/Darurat? Dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD`45 Amandemen ke 4 secara eksplisit disebutkan:”Presiden mengumumkan kondisi bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya kondisi bahaya ditetapkan dengan undang-undang” (Pasal 12). Sedangkan Pasal 22 (1) disebutkan:”Dalam ikhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah selaku pengganti undang-undang”. Sudahkah clear? Belum. Kenapa? Sebab dalam Pasal 22 ayat seterusnya, ialah ayat 2 dikatakan:”Peraturan pemerintah itu wajib memperoleh persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut”. Dan berikutnya dalam ayat 3 dikatakan:”Kalau tak memperoleh persetujuan, maka peraturan pemerintah itu wajib dicabut”.

Para pembaca yang budiman, lagi-lagi kita dihadapkan dengan halangan untuk melaksanakan perubahan, dalam hal ini eksekutif (Presiden) yang hendak mengeluarkan Peraturan Pemerintah selaku pengganti undang-undang (Perpu) wajib memperoleh persetujuan dari DPR, sedangkan DPR sekarang beberapa kita ketahui sudah diduduki oleh kader-kader PKS dan beberapa orang dari Ormas yang bermasalah. Lalu apa strategi hukum kita untuk mengatasi halangan tersebut sampai kita dapat mendukung Pemerintah untuk mengumumkan PKS selaku Partai Terlarang? Nggak ada jalan lain para pembaca yang budiman, selain kita wajib mengingatkan Pemerintah (Presiden) untuk melaksanakan lobi-lobi politik tingkat tinggi di Parlemen supaya keputusan pembuatan Perpu Pembubaran PKS itu dapat berjalan dengan mulus tanpa halangan yang artinya.

Bagaimana kalau usaha Pemerintah itu masih tetap mengalami halangan? Kalau itu yang terjadi maka Pemerintah wajib cepat mengeluarkan Perpu meski tanpa wajib memperoleh persetujuan dari DPR. Inkonstitusionalkah? Nggak ! Kenapa? Sebab hakikat Sistem Pemerintahan Presidensial sudah memberi kewenangan secara lebih besar pada Presiden. Dalam Sistem Presidensial, Presiden mempunyai kewenangan konstitusi yang kalau ditakar kadar kekuatannya jauh lebih ampuh daripada apa yang disebut dengan Hak Prerogatif ! Hak Prerogatif makna sesungguhnya ialah kewenangan Presiden yang didapat selaku sisa pembagian kekuasaan antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Hak Prerogatif cuma dikenal dalam Negara dengan Sistem Parlementer, dimana antara Eksekutif dan Legislatif mempunyai kekuasaan yang hampir setara.

Sahabat-sahabat saya yang tengah berpolemik dengan sayapun menanyakan:”Oooh,… jika yang terjadi sedemikian, artinya Presiden dalam Sistem Presidensial akan terjebak dalam tindakan otoriter dong, sampai Presiden akan memperoleh predikat Diktator?”. Saya jawab:”Kadang kita wajib berani menjelaskan sesuatu yang sesungguhnya perlu tapi dalam Kamus Politik sudah memberinya makna buruk”. Ya, benar, diktator, tapi dalam hal ini ialah Diktator Konstitusional yang terjadi selaku hasil dari gerakan-gerakan politik atau usaha hukum Ekstra Konstitusional !.

Persoalan ketatanegaraan tidaklah sepenuhnya persoalan hukum semata melainkan pula persoalan politik. Bahkan Hukum Tata Negara itu sendiri ialah hasil kolaborasi antara hukum dan politik. Olehnya Hukum Tata Negara selamanya akan berpijak pada “Dua Kaki”, kaki pertama Hukum sedangkan kaki kedua Politik. Hukum Tata Negara ialah hasil dialektika panjang pergumulan teori hukum dari para ahli Hukum dan praktek politik ketatanegaraan. Maka sekali lagi saya katakan, beranilah mulai dari sekarang Pemerintah dan kita Mengumumkan PKS selaku Partai Terlarang melalui gerakan dan usaha hukum Ekstra Konstitusional ! Keluarkan Perpu Pembubaran PKS dan realitas politik akan berbicara ! Presiden Joko Widodo dipilih oleh rakyat secara sah, dan seiring hari untuk hari, bulan untuk bulan Rakyat Indonesia makin mencintai dan mendukungnya. Kalau Presiden Joko Widodo berani membubarkan PKS dengan Perpu atau Dekrit, Rakyat Indonesia akan bersorak sorai, tepuk tangan menyokong dan memberinya antusias dengan gegap gempita ! Gerakan Ekstra Konstitusional ialah Gerakan Ekstra Joss untuk dapat membubarkan PKS dan Ormas-Ormas Bermasalah, percayalah! Sedemikian…, Wallahua`lamu bissawab… Wassalam…   (AL/ARN/SHE)

Sumber: Akun Facebook Saiful Huda EMS

Penulis Saiful Huda Ems (SHE), ialah Sarjana Hukum Tata Negara, Pemerhati Problem Politik yang Saat ini menekuni bidang Profesi Advokat, dan yang tengah aktif selaku pengurus Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) di Bidang Politik dan Pemerintahan yang berpusat di Jakarta Pusat.

loading...

You might like

About the Author: admin

KOLOM KOMENTAR ANDA :