Catatan Kepada Penerapan Syariat Islam di Aceh

Catatan Terhadap Penerapan Syariat Islam di Aceh

Catatan Kepada Penerapan Syariat Islam di Aceh

Masih hangat jadi perbincangan, usaha Pemerintah Kabupaten Bireun yang melaksanakan standarisasi kedai kopi/cafe dan restoran yang di beberapa pointnya lebih fokus pada usaha domestifikasi wanita dengan larangan wanita dilayani di restoran diatas pukul 21.00 atau bila ia bareng dengan laki-laki lain tanpa mahram. Sekilas aturan ini mencerminkan usaha untuk menegakkan syariat Islam di negeri serambi Mekah, akan tetapi pertaanyaan lanjutannya ialah apakah aturan ini berfaedah atau tidak?

Dalam penelitiannya, Prof. Arskal Salim merumuskan setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan warga Aceh menjadikan Islam selaku identitasnya termasuk dalam ranah legislasi. Ke-1, sejarah masuknya Islam di Nusantara yang diawali dari Aceh, Ke-2, fakta bahwa kerajaan Islam ke-1 kali di Nusantara Ada di Aceh, dan ketiga, sejarah penerapan syariat Islam di Aceh yang mempunyai riwayat panjang.

Secara politis, Prof. Masykuri Abdillah merumuskan bahwa ada 3 model penerapan syariat Islam selaku hukum Nasional. Ke-1, sekuler, dimana syariat Islam tidak dimasukkan sama sekali dalam hukum Nasional, dan diberikan pada masalah individu warga. Ke-2, penerapan secara substansial, yaitu syariat Islam tidak secara tekstualis diterapkan dalam hukum Nasional akan tetapi nilai substansinya diterapkan dalam hukum Nasional seperti prinsip syariat hifdz mal yang diterapkan dalam undang-undang ekonomi Nasional. Ketiga, penerapan secara tekstualis, yaitu menerapkan syariat Islam apa adanya sebagaimana tertuang dalam kitab fikih ke dalam hukum Nasional, sebagaimana yang terjadi di Aceh dan beberapa kabupaten lainnya.

Sebenarnya, syariat Islam tidak dapat dipisahkan antara 1 dengan lainnya. Persoalannya ialah apakah penerapan syariat Islam yang ada di Aceh ini telah mengakomodir secara keseluruhan?

Loading...
loading...

Menyaksikan pada fakta yang ada, pemberlakuan syariat Islam di Aceh lebih menitikberatkan pada masalah moralitas individual. Misalkan saja, seseorang yang kedapatan berjudi, ia akan diganjar cambuk. Pasangan yang kedapatan berpacaran, mereka akan diganjar cambuk, dan yang sekarang ini, wanita dicegah nongkrong di kedai kopi / cafe atau restoran kalau tanpa mahram.

Pemberlakuan syariat Islam ini rupanya tidak menyasar pada masalah yang manfaatnya lebih luas. Misalkan saja, tadinya kita menyangka bahwa tindak korupsi apabila ditunaikan di Aceh, maka akan diganjar potong tangan dan dimiskinkan sebagaimana tertera dalam kitab-kitab fikih, akan tetapi nyatanya tidak. Koruptor di Aceh tidak diganjar potong tangan, akan tetapi diganjar sama seperti hukuman bagi koruptor di daerah lain. Maka pertanyaannya, apakah syariat islam cuma menyasar masalah individual yang efeknya tidak luas, dan melewaatkan masalah yang efeknya lebih luas? Tentu kita mafhum bahwa sebenarnya koruptor lebih membahayakan daripada orang berpacaran?

Sebagaimana kita tahu, proses legislasi Syariat Islam jadi Hukum Nasional melibatkan bukan cuma aspek legal formal saja, akan tetapi juga melibatkan aspek politik, sosio-kultural dan tentu saja elektabilitas. Seorang politisi di perkumpulan kebanyakan Muslim tentu saja akan memperoleh sokongan politik yang besar kalau ia mempunyai program penerapan syariat Islam.

Ke depan, tentunya kita menginginkan bahwa penerapan syariat Islam ini bukan cuma menyasar ke masalah moralitas individu saja, akan tetapi juga merambah ke persoalan-persoalan yang berefek lebih luas.

Kita butuh, misalkan perda syariat yang berimplikasi pada penyamarataan kesejahteraan bagi ummat, perda syariat yang bernyali menghukum potong tangan bagi koruptor, yang mengakomodir kepentingan beberapa pihak sebagaimana prinsip Islam selaku rahmatan lil-alamin.

Loading...

Source by Ahmad Naufal

loading...

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

KOLOM KOMENTAR ANDA :