BPN Prabowo Laporkan 2 Media Ini Gara-gara Berita 'Provinsi Jateng lebih besar dari Malaysia'

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memberitahukan 2 media nasional untuk Dewan Pers sebab Disangka tidak berimbang dalam menyampaikan berita terkait pernyataan Calon Presiden nomor urut 02 itu waktu debat pemilihan presiden ke-1. BPN menilai pemberitaan tersebut merugikan pasangan Prabowo-Sandi.

Pelaporan BPN diwakilkan oleh Hanfi Fajri dan 1 rekannya selaku Member BPN bidang Advokasi dan Hukum ke kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019). Ia juga membawa serta sejumlah bukti, termasuk screenshot dari berita yang dipermasalahkan.

“Hari ini kita memberitahukan 2 media besar nasional yaitu kompas.com. Kecuali itu kami juga memberitahukan media televisi yaitu Metro TV,” ungkap Hanfi bakda pelaporan.

BPN memberitahukan berita yang sudah tayang pada media Kompas.com dengan judul CEK FAKTA: Prabowo Menyebut Jawa Tengah Lebih Luas darl Malaysia, pada tanggal 17 Januari 2019. Sementara untuk Metro TV, BPN memberitahukan konten dalam program Metro Pagi Primetime yang berjudul Prabowo: Jateng Lebih Luas Dari Malaysia pada tanggal 18 Januari 2019 Pukul 06.10 WIB.

Adapun ke-2 media tersebut diadukan sebab memaknai pernyataan Prabowo selaku luas wilayah. Dalam debat Prabowo menyebut ‘Provinsi Jateng lebih besar dari Malaysia’.

“Sehingga maksud dari isi berita tersebut tidak sesuai dengan Penjelasan narasumber Bapak Prabowo. Sebab penyampaian dari berita yang disampaikan oleh Metro TV dan Kompas.com itu tidak di-crosscheck pada narasumber apakah yang dimaksud Pak Prabowo itu lebih besar itu bicara luas ataupun bicara APBD ataupun terkait problem data kependudukannya,” terang Hanfi.

“Makna dari Pak Prabowo itu di sini kan ‘lebih besar’ yang dimaksud itu ialah hitungan total penduduknya, bukan luasnya,” sambungnya.

Kelompok Prabowo-Sandiaga ini menuding ke-2 media sudah merugikan pihaknya. Hanfi Menyenggol soal adanya keberpihakan.

“Maka semestinya dalam pemberitaan seputar kandidat Calon Presiden dan cawapres hendaknya dikabarkan secara berimbang, tidak cenderung memihak pada kandidat Calon Presiden dan cawapres,” ucapnya.

Hanfi menjelaskan pemberitaan ke-2 media itu mengadung unsur usaha penggiringan opini publik yang dapat memunculkan paradigma buruk sehingga merugikan Prabowo-Sandi.

“Maka di situ kami menyaksikan Metro TV dan Kompas.com tidak netral dalam menyampaikan berita tersebut. Sehingga tidak objektif. Sehingga menimbulkan paradigma buruk kepada hasil debat Calon Presiden dan cawapres itu menurut kita amat merugikan juga, sebab tidak objektif,” menyebut Hanfi.

Metro TV dan Kompas.com diadukan BPN Prabowo-Sandiaga atas Sangkaan pelanggaran fungsi pers selaku kontrol sosial di warga yang tertuang dalam Pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 soal Tugas dan Fungsi Pers. Keduanya juga diadukan sudah menabrak pasal 1, 2, 3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik.

sumber: detik.com

Shared by Samsul Anwar

You might like

About the Author: Samsul Anwar

KOLOM KOMENTAR ANDA :

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.