Opini Inspiratif

Benarkah Freeport Lengserkan Gus Dur Lewat Parlemen?

Bak gayung bersambut, Freeport dan perusahaan asing saat itu membalas memberikan upeti pada politisi saat itu. Antara lain berupa jabatan komisaris di perusahaan mereka.

Iklan

Freeport Lengserkan Gus Dur Lewat Parlemen? Benarkah Freeport dan parlemen lengserkan Gus Dur dengan cara kongkalikong? Ternyata perusahaan asing selalu mengancam pemerintah Indonesia jika kepentingan mereka tidak terpenuhi. Inilah pengalaman KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) semasa menjadi Presiden. Freeport mengancam melengserkan Gus Dur karena tak mau memperpanajang kontrak Freeport.
Peristiwa Freeport lengserkan Gus Dur Lewat Parlemen yang terjadi pada bulan Maret tahun 2000 silam tersebut diceritakan Adhie M. Massardi. Dia saat itu menjadi Juru Bicara Presiden Gus Dur.
Ketika itu, kata Adhie, eks Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang kemudian menjadi Komisaris PT Freeport, Henry Kissinger datang menjumpai presiden Gus Dur di Istana.
“Dia datang dan menyampaikan intimidasi kepada Gus Dur. Intinya agar mau perpanjang Kontrak Karya Freeport. Kissinger bilang ke Gus Dur jika Indonesia tidak hormati Kontrak Karya yang dibuat di zaman Soeharto, maka tak akan ada investor yang datang ke Indonesia.” Ungkap Adhie M. Massardi seperti dikutip dari RMOL, Rabu (25/11/2015).
Namun demikian, Gus Dur melawan dan menegaskan tidak akan menggadaikan masa depan Papua. Pasalnya, kata Adhie, Gus Dur saat itu punya policy guna melakukan moratorium tehadap Kontrak Karya baru terkait dengan sumber daya alam. Selain itu Gus Dur juga mengeluarkan kebijakan meninjau kembali Kontrak Karya yang pernah dibuat di zaman rezim Soeharto.
“Gus Dur soalnya tahu semua Kontrak Karya yang dilakukan di zaman Soeharto banyak menyimpang dari UU dan merugikan rakyat Indonesia.” Tambah Adhie, yang juga Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini.
Pasca intimidasi Henry Kissinger itu, Gus Dur juga meminta Menteri Koordinator Perekonomian saat itu, Rizal Ramli, untuk tegas melakukan renegosiasi kontrak terhadap Freeport. Gus Dur dan Rizal Ramli bisa berani melakukan renegosiasi karena pemerintah punya standing moral yang kuat dibanding zaman Soeharto.
“Dulu zaman Soeharto Indonesia dinilai tidak setaraf Amerika Serikat. Mereka (Freeport) sudah tahu isi kandungan di Timika. Dulu namanya bukan Timika, tapi Tembaga Pura. Itu dinamain oleh Freeport. Indonesia tidak tahu ada tembaga di sana jadi kita mudah dikelabui,” jelas Adhie M. Massardi.

Freeport Marah kepada Gus Dur, Freeport Lengserkan Gus Dur

Gus Dur juga waktu itu mendapatkan sinyal bahwa Freeport marah akibat sikapnya itu. Selain masalah renegosiasi, Freeport juga marah karena Gus Dur mengusulkan Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme Papua, Tombenal, agar menjadi Komisaris Freeport. Freeport tentunya menolak sebab Tombenal dikenal keras. Dan selalu melawan perusahaan asal Amerika Serikat itu akibat limbah yang dibuang ke wilayahnya.
Menurut Adhie M. Massardi akibat Freeport marah, diam-diam perushaan milik James Moffet itu melakukan gerilya. Secara diam-diam menemui politisi yang bermarkas di parlemen Senayan ketika itu. Upaya penghasutan dan adu domba pun mulai dilakukan demi melawan presiden Gus Dur.
“Sejak itulah, mulai muncul perlawanan keras dari parlemen yang berakhir dengan pemakzulan pada Gus Dur. Saya yakin otak di balik pemakzulan itu ya pasca proses renegoisasi yang gagal dengan Freeport dan perusahaan-perusahaan migas asing soal moratorium itu.” Ungkap Adhie M. Massardi, mantan juru bicara presiden Gus Dur.
Adhi menyebut bukan tanpa dasar mengarahkan tudingan ke Freeport ini. Menurutnya, pasca Gus Dur lengser banyak politisi-politisi di Indonesia yang memberikan upeti, termasuk dari pemerintahan baru saat itu. Upeti itu berupa UU Migas yang berisi liberasiliasi perusahaan tambang dan migas. Upeti kedua yaitu amandemen UUD 1945 yang sangat liberal dan menguntungkan asing.
“Itulah dua kado besar untuk Freeport dan perusahaan asing atas jasanya untuk bantu politisi di Indonesia yang bantu lengserkan Gus Dur,” kata Adhie.
Bak gayung bersambut, Freeport dan perusahaan asing saat itu membalas memberikan upeti pula kepada politisi saat itu. Antara lain berupa jabatan komisaris di perusahaan mereka. Siapakah yang memperoleh jabatan komisaris ketika itu?
“Mau ngeles gimana coba kalau begitu? Gus Dur lengser bulan Juli, empat bulan kemudian bulan November 2001 UU itu keluar semua. Setahun kemudian 2002 amandemen UUD 1945.” Ungkap Adhie M. Massadi, yang dikenal juga sebagai sebagai sastrawan ini.

Pesan untuk Presiden Jokowi terkait cerita Freeport lengserkan Gus Dur

Dengan deretan peristiwa dan fakta tersebut, yang berujung Freeport lengserkan Gus Dur, Adhie pun berpesan kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak takut akan cerita Freeport lengserkan Gus Dur tersebut.
Justru Jokowi harus berani melawan karena situasi politik saat ini mendukung dan kuat, baik dari dukungan rakyat maupun jajaran di bawahnya. Artinya, Pak Jokowi tidak perlu kuwatir mengalami seperti yang dilakukan Parlemen bersama Freeport lengserkan Gus Dur.
“Rakyat sudah tahu gimana parahnya kelakuan perusahaan asing di Indonesia. Pak Jokowi jangan takut.” Demikian pesan Adhie M. Massardi untuk presiden Jokowi. (RMOL: Gus Dur Dilengserkan Karena Freeport, Begini Ceritanya)

IklanJasa Web Alhadiy
Tags

Related Articles

Jika ada ditemukan artikel yang salah, dan lain-lannya, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih.

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker