Australia Jangan Usik Kedaulatan Hukum Indonesia

Website Islam Institute

PBNU Ingatkan Australia Jangan Mengusik Kedaulatan Hukum Indonesia

Tony Abbott meminta Indonesia mengingat sokongan yang diberikan Australia pasca tsunami di Aceh pada 2004. Abbott menjelaskan ia akan merasa terlalu kecewa kalau Indonesia menghiraukan permintaan supaya 2 narapidana mati penduduk negara Australia diberikan pengampunan.

Australia dinilai tidak menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebab tidak bisa menghormati proses hukum yang ada di Indonesia. Terlebih Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, Menyenggol soal sokongan yang pernah diterima Indonesia dari Australia waktu kejadian tsunami lalu.

Bagian barisan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Maksum Machfoedz, menjelaskan kedaulatan negara Indonesia tidak mampu diusik oleh urusan sokongan yang dulu diberikan Australia. Kalau kedaulatan Indonesia terganggu dengan adanya sindiran Abbot tersebut, Indonesia akan kehilangan wibawa selaku sebuah bangsa besar.

“Jika kedaulatan ini diusik, dimana kedaulatan hukum Indonesia?” ucap Maksum, waktu dihubungi Republika.co.id, Kamis (19/2).

Ia mengakui, bermacam cara ditunaikan oleh Australia untuk membebaskan penduduk negaranya dari jeratan hukuman mati atas nama hak asasi manusia (HAM). Tetapi, lebih penting lagi bagaimana artikulasi hukum dan HAM dalam proses peradilan Indonesia yang berkedaulatan mampu berjalan.

Dalam proses dalam negeri, kata dia, hukum di Indonesia sudah mempertimbangkan urusan HAM dan menghasilkan keputusan hukum yang tetap. Begitupun dengan keputusan hukuman mati bagi terpidana Perkara narkoba.

“Dalam proses hukum, semuanya tentu telah dipadukan dalam mengambil keputusan karena dan akibatnya,” terang dia.
Menurut dia, waktu ini membangun kedaulatan NKRI jauh lebih penting daripada mengurusi sindiran negara lain atas hukum di negeri sendiri. HAM sungguh Adalah hal yang penting, akan tetapi keberadaannya tidak terlepas dari hukum.

PM Australia Ungkit Sokongan Tsunami, Proses Hukum Wajib Tetap Berjalan

Sementara itu, Cawapres Jusuf Kalla merespon santai pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengungkit kembali sokongan Australia ke Indonesia waktu tsunami Aceh pada 2004 lalu.

Pernyataan Tony selaku isyarat kekecewaannya kepada Indonesia yang akan cepat mengeksekusi 2 narapidana mati penduduk negara Australia. “Tentunya seluruh pandangan-pandangan di beberapa pihak itu seluruh jadi bahagian dari perhatian dan kosentrasi kita,” ungkap JK di Jakarta, Kamis (19/2).

Menurut JK, proses hukum mesti tetap berjalan. meskipun begitu, Indonesia tidak serta merta menutup telinga atas masukan dari pihak luar. JK juga membantah penundaan eksekusi mati 2 narapidana tersebut sebab pengaruh Tony Abbot. Menurut dia, pemerintah ingin memastikan kesiapan seluruh pihak sebelum eksekusi berjalan.

“Nggak ada (pengaruh Abbott). Tentu kita pikirkan beberapa hal, tapi hukum tetap jalan,” kata dia.

sebelum ini, Tony Abbott meminta Indonesia mengingat sokongan yang diberikan Australia pasca tsunami di Aceh pada 2004. Abbott menjelaskan ia akan merasa terlalu kecewa kalau Indonesia menghiraukan permintaan supaya 2 narapidana mati penduduk negara Australia diberikan pengampunan.

“Australia menyampaikan sokongan sebesar 1 miliar dolar,” kata Abbott, Rabu (18/02).

Dalam rangka menaikkan intimidasi atas Jakarta, ia menjelaskan akan terus berusaha berkomunikasi dengan Presiden Indonesia Jokowi dan mengingatkan adanya kemunduran diplomasi kalau tidak didengarkan.

Sementara itu, Kejaksaan Agung akhirnya menunda penyelenggaraan eksekusi mati tahap II untuk memenuhi permintaan Pemerintah Australia dan 2 Famili terpidana mati Perkara narkoba asal negara tersebut, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. (al/republika)

You might like

About the Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.