Angkatan bersenjata Myanmar Wajib Bertanggung Jawab atas Krisis Rohingya

Website Islam Institute

PM inggris mengumumkan angkatan bersenjata Myanmar wajib bertanggung jawab atas krisis Rohingya. Angkatan bersenjata Myanmar tengah jadi sorotan dunia terkait krisis Rohingya. Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May berkata bahwa militer Myanmar wajib bertanggung jawab full atas krisis Rohingnya tersebut.
“Ini krisis kemanusiaan besar yang kelihatan mirip pembersihan Suku,” ucap Theresa May seperti dikutip kantor isu AFP, selasa (14/11/2017).
“Juga ini ialah sesuatu yg otoritas Burma (nama lain Myanmar) — dan khususnya angkatan bersenjata — mesti bertanggung jawab full,” imbuhnya terkait krisis Rohingya.
Kisaran 600 ribu masarakat Rohingya telah lari menyelamatkan diri ke Bangladesh. Hal ini semenjak angkatan bersenjata Myanmar melancarkan operasi besar-besaran pada negara bagian Rakhine pada Agustus 2017. Pejabat-pejabat PBB berkata bahwa para prajurit Myanmar telah memperkosa wanita Rohingya beramai-ramai. Serta melaksanakan kejahatan-kejahatan lainnya dalam operasi angkatan bersenjata tersebut.

Angkatan bersenjata Myanmar menyalahkan para anggota milisi

Tetapi angkatan bersenjata Myanmar mengumumkan, penyelidikan internal yg dilakukannya tidak menggambarkan tuduhan-tuduhan kekejaman yang dilaksanakan prajurit. Laporan hasil penyelidikan tersebut diposting pada halaman facebook milik panglima angkatan bersenjata myanmar, jenderal senior Min Aung Hlaing.
Dalam laporan itu disebutkan, dari 2.817 orang yg diwawancarai dari 54 desa Rohingya, para prajurit tidak menembaki penduduk desa tidak bersalah. Tidak memperkosa dan tidak melaksanakan aksi anarkis seksual kepada kaum perempuan. Serdadu juga tidak melaksanakan penghilangan nyawa atau pemukulan rakyat desa ataupun pembakaran rumah-rumah masarakat.
Dalam laporannya, prajurit Myanmar menyalahkan para anggota milisi atas pembakaran desa-desa dan menakut-nakuti. Dan memaksa masarakat buat meninggalkan rumah-tempat tinggal mereka. Tetapi pengakuan ini tidak sanggup dibuktikan mengingat otoritas Myanmar tidak mengizinkan panel PBB masuk buat mempelajari Sangkaan aksi anarkis kepada penduduk rohingya pada wilayah Rakhine.
sebelum ini, pada KTT ASEAN di Manila, Filipina pada senin (13/11), sekjen Perserikatan Bangsa-bangsa (pbb) Antonio Guterres jua menyampaikan keprihatinan atas krisis Rohingya. Dikatakan pemimpin badan dunia tersebut, penghalauan ratusan ribu masarakat Rohingya ialah “eskalasi mengkhawatirkan dalam bencana yg berlarut-larut”. Menurut dia, situasi tadi berkemungkinan selaku sumber ketidakstabilan di wilayah, dan radikalisasi. (Detik News)

You might like

About the Author: admin

KOLOM KOMENTAR ANDA :

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.