Akibat Gegabah dalam Mengambil Keputusan Keagamaan

Akibat Gegabah dalam Mengambil Keputusan Keagamaan


Seringkali kita dihadapkan pada problem atau tugas sehari-hari, lalu kita berpikir bagaimana memecahkan problem tersebut. Memilih sekolah tempat kita belajar, menentukan pekerjaan, membangun rumah yang akan dijadikan tempat tinggal, memilih pasangan untuk dijadikan suami/isteri, dan seterusnya.

Kita lantas mempergunakan kesanggupan akal kita untuk berpikir, menimbang, apa kelebihan dan kekurangan atas pilihan ini atau pilihan yang itu. Mempertimbangkan apa konsekuensinya, akibat atau dampak yang ditimbulkan atas pilihan atau keputusan yang sudah diambil.

Masalah akan lebih kompleks manakala masalah yang akan dipilih dan diputuskan menyangkut orang lain, seperti: pasangan, Famili besar, lingkungan RT. Tentu saja akan lebih rumit lagi kalau lingkupnya lebih luas: kabupaten, propinsi, atau negara. Itulah kenapa seorang pemimpin, makin tinggi level jabatannya makin dituntut lebih cakap dalam berpikir untuk memgambil keputusan yang bersifat publik.

Seperti ini juga dalam memutuskan terkait masalah keagamaan, dibutuhkan pertimbangan yang matang. Menyaksikan masalah tidak dari kacamata yang sempit. Atau kalau, masalah yang wajib diputuskan menyangkut orang beberapa, maka cara memutuskan tidak boleh dilaksanakan dengan gegabah. Seperti, cuma dengan mendengarkan pandangan dari 1 pihak, dan melalaikan pihak yang lain. Apalagi kalau mengambil keputusan sesuatu di tengah situsi konflik, seringkali keputusan yang diambil dengan gegabah seringkali memicu konflik jadi lebih besar atau meluas.

Masih hangat dalam ingatan publik, Perkara yang dialami oleh eks gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berujung pada vonis 2 tahun bui. Berawal dari adanya orang yang mempermasalahkan pidato Ahok di kepulauan seribu yang dinilai menghina agama. Lantas diikuti dengan munculnya pandangan keagamaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjelaskan bahwa Ahok melukai ummat Islam dan menghina agama Islam.

Pertanyaannya, apakah MUI pada waktu itu juga memanggil pihak Ahok, mendengarkan kesaksiannya, melaksanakan klarifikasi (tabayun)? Bukankah pandangan keagamaan yang dimunculkan MUI ke publik bahkan menyebabkan keterbelahan warga antara yang pro dan kontra mengingat waktu itu tengah berhadapan dengan situasi pemilihan gubernur?

Beberapa Perkara lain yang sudah diputuskan cuma dengan mendengarkan pandangan 1 pihak. Pandangan soal Perkara Meiliana oleh MUI daerah diambil tanpa menghiraukan pandangan dari pihak Meiliana. Pandangan soal Islam Nusantara diputuskan tanpa terlebih dahulu meminta penjelasan dari pihak NU yang mengusung konsep Islam Nusantara.

Orang buru-buru menjatuhkan hukuman bersalah orang lain, dengan mempergunakan argumentasi dan dalil yang memperkuat pandangannya. Ayat al-Qur’an atau Hadits dikeluarkan selaku senjata untuk menyokong bahwa pandangan yang disertai dalil tersebut telah paling benar.

Padahal di dalam syariat Islam, kita diperintahkan untuk mendayagunakan nalar (akal sehat) untuk menyaksikan sesuatu. Kecuali dalil naqli berupa nash (ayat atau Hadits), juga Penting mendekati problem dengan dalil ‘aqli (nalar). Untuk mengetengahkan dalil nash pun tidak boleh sembarangan, tapi Penting perangkat ilmu-ilmu yang lain. Ilmu tafsir dengan bermacam perangkat lain seperti asbabun nuzul (karena turunnya ayat) atau asbabul wurud (karena turunnya Hadits) untuk mengetahui konteks yang melingkupi teks (nash). Dari sini baru lantas mampu dianalisis, apakah ada kesamaan konteks tersebut dengan Perkara, situasi atau keadaan yang terjadi sekarang.

Dalam usaha mencari argumentasi hukum (‘illah), atau causa legist dalam istilah hukum, seorang ahli hukum islam terang Penting dibekali ilmu soal logika (manthiq) selaku pisau analisa. Proses ini terang mempergunakan nalar manusia ahli tersebut. Seorang mujtahid tidak cuma piawai dalam menangkap pesan teks (takhrijul manath), tapi juga Penting melaksanakan seleksi alasan-alasan yang dikeluarkan dari teks dan mengambil yang paling sesuai (tanqih al-manath). Baru lantas menerapkan  pesan atau argumentasi yang telah terseleksi tersebut pada masalah-masalah yang tidak tersebut dalam teks (tahqiq almanath.

Inilah argumentasi mengapa seseorang atau kubu tidak boleh gegabah dalam memutuskan hukum. Bahkan yang paling Inti kalau berhadapan dengan suatu perkara, seseorang Penting mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, penjelasan yang sungguh-sungguh jelas dari ahli atau ahli, hasil kesaksian dari bermacam pihak (tidak 1 pihak), sehingga diperoleh gambaran problem dan landasan yang kuat dan komprehensif. Bahkan kalau pun telah diambil sebuh keputusan hukum, Penting dipertimbangkan lagi apakah Penting dipublikasikan atau tidak untuk kemaslahatan warga luas yang beraneka-ragam kubu dengan bermacam kepentingan yang ada.

Di tangan para mujtahid yang alim dan mulia, keputusan hukum yang bersandar al-Qur’an dan Hadits, datang selaku rahmat dan membawa kemaslahatan bagi manusia. Seperti tangan seorang petani ulung yang dengan segala ilmu dan daya upayanya sanggup menghasilkan buah yang manis dan lezat dari pohonnya. Wallahu a’lam.

Source by Ahmad Naufal

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.